Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim Ahsanul Khalik mengimbau kepada seluruh jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada wartawan. Hal tersebut dilakukan untuk mematuhi surat imbauan Dewan Pers yang juga dilayangkan oleh penguru Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Mataram.

“Saya berharap semua kepala OPD dan seluruh pejabat struktural di Kabupaten Lombok Timur agar tidak memberikan THR kepada rekan-rekan jurnalis. Karena kita ingin, seluruh media yang ada di kabupaten Lombok Timur ini menjadi media yang sehat dan memiliki kredibilitas yang tinggi,” kata Ahsanul Khalik

Menurut  Khalik, hal tersebut menjadi penting karena warga membutuhkan media yang sehat dan cerdas.  Di mana berita yang disampaikan merupakan sebuah informasi yang berimbang.

“Sehingga kepercayaan kita terhadap media ini menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Selain itu, melihat banyaknya jurnalis di Lombok Timur, Khalik  juga berharap kepada perusahaan pers agar memperhatikan kewajibannya dalam melaksanakan Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. “Setahu saya, perusahaan pers juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada jurnalisnya. Kalau tidak salah H-7,” terang Ahsanul.

Adapun dasar imbauan Ahsanul Khalik sudah sesuai dengan surat dewan pers Nomor 264/DP-K/V/2018 tentang imbaun dewan pers menjelang Idul Fitri 1439 H. Hal itu mencakup dorongan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Sebelumnya, Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati menjelaskan, surat edaran yang sama juga  disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD serta kepala instansi daerah sampai vertikal lainnya. Hal ini menanggapi fenomena oknum jurnalis yang “memburu” amplop dan THR, pada akhirnya menjadi keluhan para pejabat.

“AJI Mataram memandang pemberian THR oleh pejabat SKPD ini menyalahi ketentuan. Selain melanggar kode etik, karena sejatinya sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pembayaran THR adalah kewajiban perusahaan pers kepada jurnalisnya,” jelas Fitri Rachmawati.

Sementara dasar larangan jurnalis, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.  Pada pasal ini ditegaskan,  wartawan Indonesia menaati kode etik jurnalistik. Penjelasannya, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap. “Suap dalam hal ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi,” sebut Fitri.

Sebagai bagian dari tanggungjawab untuk meningkatkan mutu kemerdekaan pers di NTB, pihaknya mengajak bersama-sama mewujudkan pers yang sehat dan berintegritas dengan tidak memberikan peluang bagi pelanggaran kode etik.

“Kami berharap seruan Gubernur agar seluruh  SKPD untuk  menghentikan pemberian THR dan amplop benar-benar bisa dijalankan, begitu pula kepada perusahaan pers agar memenuhi kewajiban mereka membayarkan THR para pekerjanya termasuk para jurnalis,” harapnya. ((tih/r2)

Artikel ini sudah dimuat di Lombokpost.net dengan Judul Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

`