Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim Ahsanul Khalik mengimbau kepada seluruh jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada wartawan. Hal tersebut dilakukan untuk mematuhi surat imbauan Dewan Pers yang juga dilayangkan oleh penguru Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Mataram.

“Saya berharap semua kepala OPD dan seluruh pejabat struktural di Kabupaten Lombok Timur agar tidak memberikan THR kepada rekan-rekan jurnalis. Karena kita ingin, seluruh media yang ada di kabupaten Lombok Timur ini menjadi media yang sehat dan memiliki kredibilitas yang tinggi,” kata Ahsanul Khalik

Menurut  Khalik, hal tersebut menjadi penting karena warga membutuhkan media yang sehat dan cerdas.  Di mana berita yang disampaikan merupakan sebuah informasi yang berimbang.

“Sehingga kepercayaan kita terhadap media ini menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Selain itu, melihat banyaknya jurnalis di Lombok Timur, Khalik  juga berharap kepada perusahaan pers agar memperhatikan kewajibannya dalam melaksanakan Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. “Setahu saya, perusahaan pers juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada jurnalisnya. Kalau tidak salah H-7,” terang Ahsanul.

Adapun dasar imbauan Ahsanul Khalik sudah sesuai dengan surat dewan pers Nomor 264/DP-K/V/2018 tentang imbaun dewan pers menjelang Idul Fitri 1439 H. Hal itu mencakup dorongan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Sebelumnya, Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati menjelaskan, surat edaran yang sama juga  disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD serta kepala instansi daerah sampai vertikal lainnya. Hal ini menanggapi fenomena oknum jurnalis yang “memburu” amplop dan THR, pada akhirnya menjadi keluhan para pejabat.

“AJI Mataram memandang pemberian THR oleh pejabat SKPD ini menyalahi ketentuan. Selain melanggar kode etik, karena sejatinya sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pembayaran THR adalah kewajiban perusahaan pers kepada jurnalisnya,” jelas Fitri Rachmawati.

Sementara dasar larangan jurnalis, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.  Pada pasal ini ditegaskan,  wartawan Indonesia menaati kode etik jurnalistik. Penjelasannya, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap. “Suap dalam hal ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi,” sebut Fitri.

Sebagai bagian dari tanggungjawab untuk meningkatkan mutu kemerdekaan pers di NTB, pihaknya mengajak bersama-sama mewujudkan pers yang sehat dan berintegritas dengan tidak memberikan peluang bagi pelanggaran kode etik.

“Kami berharap seruan Gubernur agar seluruh  SKPD untuk  menghentikan pemberian THR dan amplop benar-benar bisa dijalankan, begitu pula kepada perusahaan pers agar memenuhi kewajiban mereka membayarkan THR para pekerjanya termasuk para jurnalis,” harapnya. ((tih/r2)

Artikel ini sudah dimuat di Lombokpost.net dengan Judul Pemkab Lotim Patuhi Imbauan Dewan Pers

Gubernur NTB, DR Zainul Majdi, MA

Gubernur NTB Minta Tradisi Pemberian THR untuk Jurnalis Dihentikan

Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA, mengimbau seluruh jajarannya di Sekretariat Daerah (Setda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi surat Dewan Pers. Surat itu terkait imbauan agar tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada jurnalis karena sama saja dengan amplop yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. THR merupakan kewajiban perusahaan pers.

“Saya mengimbau, meminta kepada pemerintah Provinsi pedomani yang dikeluarkan Dewan Pers, termasuk yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Agar tradisi memberi amplop atau memberi THR dihentikan. Sebab mudarat jangka menengah dan panjang, lebih banyak dibanding kemaslahatan,” kata Gubernur yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) itu, ketika ditemui pengurus AJI Mataram di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (2/6/2018).

Pernyataan Gubernur tersebut sesuai surat Dewan Pers Nomor: 264/DP-K/V/2018 tentang Imbauan Dewan Pers Menjelang Idul Fitri 1439 H, terkait dorongan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Dipertegas surat edaran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram Nomor: 18–Eks./HIM.LBR/AJI Mataram/ VI/ 2018. Isinya, merujuk hasil riset Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2017, salah satu dipersoalkan para ahli adalah integritas wartawan di NTB yang dinilai masih rendah, skor 47,75. Hal ini terkait sikap mayoritas jurnalis yang masih mentolerir pemberian amplop dari narasumber.

Menurut Gubernur, dengan sikap tegas instansi pemerintah tidak memberikan THR atau dalam bentuk amplop, akan berkontribusi membangun pers yang selama ini dicita citakan. Yakni tentang pers yang independen, berintegritas dan selalu objektif.
Masalah amplop dan THR jelang hari raya diakuinya sudah mentradisi di kalangan pemerintah daerah. Salah satu profesi yang sering dibicarakan karena disebut menerima, bahkan meminta adalah jurnalis. Menjadi riskan menurut Gubernur karena tak ada dasar aturannya.

Gubernur NTB dua periode ini mengapresiasi surat dari Dewan Pers, termasuk imbauan dari AJI. Ia merasa semangat menjaga integritas itu sama. Sebab ia mengaku menyadari di era keterbukaan informasi, iklim demokrasi yang bebas, perlu ada pilar-pilar penjaga. Salah satu pilar itu adalah pers berintegritas.

“Saya sebagai Gubernur mendorong pers yang berintegritas. (Sebab) itu salah satu pendorong utama dalam kami mendorong governance yang baik,” harapnya.

Tidak hanya mengingatkan jajarannya soal larangan THR dan amplop, Gubernur secara khusus mendesak perusahaan pers berperan. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Gubernur akan mendorong perusahaan pers melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bahkan, ia meminta Disnakertrans mengecek sejauhmana perusahaan media melaksanakan peraturan tersebut sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

“Kalau perusahaan perusahaan pers memenuhi amanat amanat ketenagakerjaan dan membayarkan semua hak hak jurnalis, saya yakin itu menjadi semangat baru, menjadi benteng juralis dari godaan godaan (THR dan amplop),” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati menjelaskan, surat edaran AJI itu menjadi tradisi tahunan jelang hari raya. Edaran AJI disampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD serta kepala instansi daerah sampai vertikal lainnya. Hal ini menanggapi fenomena oknum jurnalis yang “memburu” amplop dan THR, pada akhirnya menjadi keluhan para pejabat.

“AJI Mataram memandang pemberian THR oleh pejabat SKPD ini menyalahi ketentuan. Selain melanggar kode etik, karena sejatinya sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pembayaran THR adalah kewajiban perusahaan pers kepada jurnalisnya,” jelas Fitri.

Sementara dasar larangan jurnalis, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pada pasal ini ditegaskan, wartawan Indonesia menaati kode etik jurnalistik. Penjelasannya, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap. “Suap dalam hal ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi,” sebut Fitri.

Sebagai bagian dari tanggungjawab untuk meningkatkan mutu kemerdekaan pers di NTB, pihaknya mengajak bersama-sama mewujudkan pers yang sehat dan berintegritas dengan tidak memberikan peluang bagi pelanggaran kode etik.

“Kami berharap seruan Gubernur agar seluruh SKPD untuk menghentikan pemberian THR dan amplop benar-benar bisa dijalankan. Begitu pula kepada perusahaan pers agar memenuhi kewajiban mereka membayarkan THR para pekerjanya, termasuk para jurnalis,” ujarnya.

Jurnalis Perempuan Masih Alami Diskriminasi

Jurnalis Perempuan Masih Alami Diskriminasi

Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melihat masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada jurnalis (pekerja media) perempuan dalam perusahaan media massa. Ketimpangan dan ketidakadilan ini tak banyak bergeser dari kondisi akhir tahun yang disampaikan oleh AJI dalam Catatan Akhir Tahun 2015. 

 

Pikong-Sirtu Pimpin AJI Mataram

Konfrensi Kota  AJI Mataram

Konfrensi Kota (Konferta) III AJI Kota Mataram yang diadakan di Kedai Kopi Arumbu, Sabtu (12/9) berlangsung sukses. Dalam Konferta ketiga ini, Fitri Rachmawati (Pikong) dan Sirtupillaili terpilih sebagai ketua dan sekretaris AJI Mataram periode 2015-2018, menggantikan mantan ketua AJI Mataram sebelumnya Haris Mahtul.